Jakarta Utara – Kerusuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu meninggalkan jejak kerusakan parah pada gedung DPRD serta sejumlah fasilitas umum di sekitarnya. Pemerintah daerah menyebutkan, total kerugian yang harus ditanggung untuk melakukan perbaikan mencapai Rp900 miliar. Angka fantastis ini sontak menuai sorotan publik, baik terkait dampak aksi demonstrasi maupun tata kelola anggaran pemulihan.
Kerusakan Meluas ke Fasilitas Publik
Laporan awal menunjukkan bahwa bukan hanya gedung DPRD yang terdampak, tetapi juga sejumlah fasilitas publik di kawasan sekitar. Fasilitas seperti lampu jalan, halte bus, pagar pembatas, taman kota, hingga kendaraan dinas mengalami kerusakan signifikan akibat amukan massa.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum menegaskan bahwa sebagian besar fasilitas tidak bisa sekadar diperbaiki, melainkan harus diganti baru karena kerusakan yang sudah terlalu parah. “Kami menemukan banyak infrastruktur yang hangus terbakar, kaca pecah, dan instalasi listrik rusak total. Ini memerlukan perbaikan menyeluruh, bukan tambal sulam,” jelasnya.
Anggaran Perbaikan Membengkak
Dari hasil kajian teknis, biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi gedung DPRD serta fasilitas umum lainnya mencapai Rp900 miliar. Anggaran itu mencakup rekonstruksi gedung, penggantian peralatan elektronik, perbaikan infrastruktur jalan, serta penataan kembali ruang publik yang rusak.
Besarnya biaya tersebut menuai perhatian banyak pihak, terutama karena akan membebani APBD dalam jangka panjang. Pemerintah daerah mengakui bahwa angka ini belum final dan masih mungkin berubah setelah audit teknis lebih mendetail dilakukan.
Baca juga: Jasa Marga Percepat Pemulihan dan Operasional Gerbang Tol Terdampak Unjuk Rasa
Pemerintah dan DPRD Sepakat Lakukan Pemulihan
Meski biaya perbaikan dinilai fantastis, pemerintah daerah bersama DPRD menyatakan komitmennya untuk segera melakukan pemulihan. Hal ini dinilai penting agar pelayanan pemerintahan tidak terganggu dan aktivitas masyarakat di sekitar gedung DPRD bisa kembali normal.
“Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Gedung DPRD adalah simbol demokrasi, dan fasilitas umum adalah milik rakyat. Semuanya harus segera dipulihkan,” ujar Ketua DPRD dalam keterangan persnya.
Respons Publik dan Aktivis
Sementara itu, sejumlah kalangan masyarakat sipil dan aktivis menilai kerugian besar ini sebagai peringatan serius agar aksi demonstrasi di masa mendatang tidak lagi berujung pada kerusuhan. Mereka juga mendesak aparat keamanan dan penyelenggara aksi untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban.
“Demonstrasi adalah hak demokrasi. Tapi ketika berakhir dengan kerusakan ratusan miliar rupiah, rakyatlah yang akhirnya menanggung akibatnya,” ujar seorang pengamat politik.
Investigasi Penyebab Kerusuhan
Polda setempat menegaskan masih terus melakukan investigasi terhadap pemicu kerusuhan serta pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab. Sejumlah orang telah diamankan, sementara barang bukti berupa rekaman CCTV dan dokumentasi lapangan sedang dianalisis untuk menelusuri pelaku perusakan.
“Proses hukum tetap berjalan. Siapa pun yang terbukti merusak fasilitas negara dan fasilitas publik akan dimintai pertanggungjawaban,” tegas Kapolda.
Penutup
Kerugian hingga Rp900 miliar akibat kerusuhan demo menjadi catatan penting bagi pemerintah dan masyarakat. Selain membebani anggaran daerah, kejadian ini juga menegaskan pentingnya menjaga jalannya demokrasi tanpa merusak fasilitas negara.
Pemulihan memang akan memakan waktu dan biaya besar, namun diharapkan dapat menjadi titik balik bagi semua pihak untuk menyadari bahwa hak menyuarakan pendapat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, tanpa merugikan kepentingan publik.
