Jangkauan Jakarta Utara – Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan para pejabat negara, baik di pusat maupun daerah, agar tidak bermain-main dengan anggaran negara. Dalam pidato tegasnya, Prabowo menyoroti praktik pembengkakan harga barang dalam pengadaan pemerintah yang disebutnya “tidak masuk akal” dan sangat merugikan rakyat.
Pernyataan keras itu disampaikan dalam salah satu agenda pemerintahan yang membahas akuntabilitas anggaran dan efektivitas penggunaan APBN–APBD menjelang akhir tahun anggaran 2025.
“Barang Rp1 Juta Kok Jadi Rp150 Juta?”
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyinggung temuan-temuan terkait pengadaan barang dan jasa yang nilainya diduga dimanipulasi. Ia mencontohkan kasus ekstrem di mana barang yang harga semestinya sekitar Rp1 juta justru dianggarkan hingga ratusan juta rupiah.
“Barang satu juta kok jadi ratusan juta? Ini tidak bisa dibiarkan. Saya ulangi: tidak boleh ada lagi permainan seperti itu,” tegas Prabowo dengan nada geram.
Presiden menegaskan bahwa praktik korupsi semacam itu bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah.
Perintah Tegas: Audit Diperketat, Pengawasan Diperluas
Prabowo memerintahkan jajaran kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk memperketat proses pengadaan melalui tiga langkah utama:
-
Digitalisasi pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh.
-
Audit ketat serta pemantauan harga pasar secara real time.
-
Sanksi tegas bagi pejabat yang terbukti memainkan anggaran.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan administratif maupun hukum bagi pejabat yang diduga terlibat penyimpangan. “Kalau masih ada yang macam-macam, siap-siap saja. Negara tidak bisa ditipu,” ujarnya.
Baca juga: PSSI Rilis 23 Pemain Timnas U22 untuk SEA Games 2025
Pendekatan Baru: Efisiensi sebagai Prioritas Nasional
Prabowo juga menyoroti perlunya perubahan budaya birokrasi agar alur anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Ia menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBN adalah uang rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan publik.
Menurutnya, efisiensi bukan semata soal penghematan, melainkan memastikan bahwa pembangunan berjalan maksimal:
“Kalau kita bisa dapat barang bagus dengan harga wajar, mengapa harus dimahalkan? Uang rakyat itu bukan untuk main-main.”
Presiden menyatakan bahwa pemerintahannya akan memperkuat tim pemantau internal serta memperluas kolaborasi dengan lembaga penegak hukum untuk mencegah korupsi sejak dini.
Reaksi Pejabat: Dukungan dan Evaluasi Internal
Sejumlah pejabat kementerian menanggapi ultimatum Presiden dengan melakukan evaluasi cepat terhadap proyek dan anggaran yang sedang berjalan. Pemerintah daerah juga mulai diminta melaporkan ulang beberapa rencana pengadaan yang dianggap janggal atau berpotensi mengandung mark-up.
Salah satu pejabat yang hadir mengatakan bahwa peringatan Presiden merupakan “wake-up call” bagi seluruh aparatur negara. “Beliau ingin pemerintahan yang bersih dan efektif. Ini harus kita jadikan komitmen bersama,” ujarnya.
Penguatan Layanan Publik Jadi Fokus Utama
Prabowo menegaskan bahwa anggaran yang efisien akan mempercepat pelayanan publik di berbagai sektor—pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga program pangan rakyat.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program-program besar pemerintah sangat bergantung pada keseriusan pejabat dalam mengelola anggaran secara transparan dan tepat sasaran.
“Kalau anggaran bocor, rakyat dirugikan dua kali: program tidak maksimal, dan uang hilang percuma. Itu tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.
Pesan Penutup: Pemerintah Tidak Boleh Gagal
Menutup arahannya, Prabowo meminta seluruh pejabat untuk memperbaiki kinerja dan menjaga integritas. Ia mengingatkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap pemerintah yang bersih dan kuat.
“Kita tidak boleh gagal. Negara ini harus kita jaga. Jangan khianati kepercayaan rakyat,” katanya.
