Jangkauan Jakarta Utara — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk meningkatkan sistem peringatan dini banjir rob dan memastikan seluruh pompa air berada dalam kondisi siaga penuh. Permintaan ini disampaikan menyusul meningkatnya potensi rob akibat cuaca ekstrem serta naiknya permukaan air laut yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah pesisir ibu kota.
Potensi Rob Diprediksi Meningkat
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya memperingatkan adanya potensi rob yang lebih tinggi pada Desember hingga Januari mendatang, seiring fase bulan purnama dan peningkatan gelombang laut di pesisir utara Jakarta. Kondisi ini dikhawatirkan memperparah banjir musiman yang kerap melanda kawasan seperti Muara Baru, Penjaringan, Kali Adem, dan Pelabuhan Sunda Kelapa.
“Pemerintah harus benar-benar sigap. Potensi rob bulan ini tidak bisa dipandang remeh,” ujar salah satu anggota DPRD DKI dalam rapat kerja bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA).
DPRD Desak Peringatan Dini Diperkuat
DPRD menilai, peringatan dini menjadi faktor kunci untuk mencegah kerugian lebih besar. Dengan sistem informasi yang cepat, warga pesisir dapat mengamankan harta benda dan mengantisipasi dampak rob sebelum kejadian.
Mereka mendesak Dinas SDA untuk memperbaiki sistem monitoring air laut, memasang papan informasi digital di titik rawan, hingga memperluas sebaran notifikasi melalui aplikasi resmi Pemprov DKI.
“Warga harus tahu kapan air pasang mencapai titik berbahaya. Notifikasi harus real time, bukan terlambat setelah banjir terjadi,” tegas anggota dewan tersebut.
Baca juga: Wamentan: Sukoharjo Siap Jadi Daerah Percontohan Pertanian Nasional
Pompa Air Harus Siaga Penuh
Selain peringatan dini, DPRD juga menyoroti kesiapan pompa air di seluruh wilayah utara Jakarta. Banyak unit pompa disebut sudah tua, sementara sebagian lainnya membutuhkan perawatan rutin agar tidak mengalami gagal operasi saat puncak musim hujan.
Dinas SDA mengklaim terdapat lebih dari 400 pompa yang tersebar di sejumlah rumah pompa, namun DPRD meminta audit khusus untuk memastikan seluruhnya berfungsi optimal.
“Satu pompa saja yang tidak bekerja, efeknya bisa sangat besar. Kami minta seluruh pompa diuji coba secara intensif,” ujar dewan.
Problem Penurunan Tanah Masih Jadi Sorotan
Selain rob, penurunan muka tanah di Jakarta Utara, yang mencapai rata-rata 3–11 cm per tahun, menjadi faktor yang semakin memperparah risiko banjir. Beberapa wilayah bahkan sudah berada di bawah permukaan laut, membuat air pasang lebih mudah menerjang pemukiman.
DPRD meminta Pemprov mempercepat program penanganan penurunan tanah, termasuk pembatasan ekstraksi air tanah serta percepatan pembangunan jaringan pipa air bersih.
Penanganan Jangka Panjang Mendesak Dilakukan
Meski langkah darurat diperlukan, DPRD menilai upaya jangka panjang harus segera dimaksimalkan. Selain pembangunan tanggul pantai dan penguatan garis pantai, Pemprov diminta mempercepat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait proyek giant sea wall yang sudah lama direncanakan.
Menurut DPRD, solusi besar seperti tanggul raksasa perlu dipadukan dengan penanganan lingkungan di tingkat lokal, termasuk revitalisasi mangrove dan penataan kawasan pesisir.
Warga Diminta Tetap Waspada
Menjelang musim hujan, DPRD mengimbau seluruh warga pesisir Jakarta untuk tetap waspada, menyimpan barang penting di tempat aman, dan segera melakukan evakuasi jika rob mencapai ketinggian tertentu.
“Mitigasi harus dilakukan oleh semua pihak. Pemerintah menyiapkan infrastruktur, warga melindungi diri dan keluarga,” tutup DPRD dalam pernyataannya.
