Hukum Adat vs Hukum Positif: Bagaimana Keduanya Berjalan Beriringan?

Ketegangan yang Sering Terjadi

Kalau kamu tinggal di Indonesia, pasti pernah mengalami situasi unik ini: ada aturan tertulis di undang-undang, tapi di masyarakat berlaku norma yang berbeda. Gue sendiri pernah melihat kasus di kampung halaman di Jawa Tengah, di mana seorang pemuda yang melakukan kesalahan dihadapkan pada dua pilihan: ditangkap polisi atau menghadapi hukuman adat yang ditentukan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat. Ini bukan cerita fiktif—ini realitas yang masih terjadi sampai sekarang.

Pertentangan antara hukum adat dan hukum positif (hukum yang ditetapkan negara) bukan masalah sederhana. Keduanya memiliki legitimasi, keduanya memiliki pengikut, dan keduanya punya alasan kuat untuk tetap ada. Tapi terus terang, banyak orang bingung tentang bagaimana seharusnya kedua sistem ini bekerja bersama.

Apa Itu Hukum Adat, Sih?

Hukum adat adalah aturan yang lahir dari tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang telah diwariskan turun-temurun dalam suatu komunitas. Gue rasa ini istilah yang sering kita dengar tapi jarang benar-benar kita pahami secara mendalam.

Di Indonesia, hukum adat sangat beragam. Ada hukum adat Minangkabau yang mengenal sistem matrilineal (garis keturunan ibu), ada adat Batak yang patrilineal, ada adat Bali dengan sistem kastennya, dan masih banyak lagi. Setiap komunitas punya aturan main sendiri tentang pernikahan, warisan, hutang-piutang, bahkan tentang bagaimana menyelesaikan konflik antar warga.

Yang menarik adalah hukum adat ini bukan sekadar "aturan main" biasa. Ini adalah ekspresi dari identitas budaya sebuah masyarakat. Ketika seseorang melanggar adat, dia tidak hanya melanggar aturan—dia menolak nilai-nilai yang menjadi fondasi komunitasnya. Itulah mengapa pelanggaran adat sering kali mendapat reaksi sosial yang sangat kuat.

Hukum Positif: Anak Negara Modern

Sementara itu, hukum positif adalah aturan yang ditetapkan oleh negara melalui institusi formalnya—legislatif, eksekutif, dan yang lainnya. Ini adalah hukum yang tertulis di KUHP, KUHAP, peraturan pemerintah, dan segala macam undang-undang lainnya.

Keunggulan hukum positif adalah konsistensinya. Ketika ada pasal yang jelas, maka semua orang harus tunduk pada pasal yang sama, di mana pun mereka berada. Tidak ada tafsiran yang berbeda-beda tergantung siapa yang menghakimi. Ini adalah filosofi persamaan di hadapan hukum yang kita cari-cari sejak zaman pencerahan.

Tapi di sini letak masalahnya: hukum positif sering kali tidak mempertimbangkan konteks sosial budaya lokal. Hakim di Jakarta yang baca pasal yang sama dengan hakim di Jayapura mungkin punya pemahaman yang sangat berbeda tentang apa yang adil dalam situasi tertentu.

Contoh Nyata yang Bikin Ribet

Ambil contoh kasus perkawinan anak. Hukum positif Indonesia melarang perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki (berdasarkan UU Perkawinan Tahun 1974). Tapi di beberapa daerah, tradisi menikahkan anak muda masih dianggap sebagai bentuk tanggung jawab keluarga dan bagian dari adat istiadat. Ketika kepala daerah mencoba memberlakukan hukum positif dengan ketat, dia bisa dikategorikan sebagai "tidak menghormati budaya lokal." Sebaliknya, kalau dia membiarkan praktik ini berlanjut, dia melanggar hukum positif. Masing-masing pilihan punya risiko dan konsekuensi.

Bagaimana Keduanya Seharusnya Bekerja?

Sebenarnya, sistem hukum Indonesia sudah mencoba untuk mengakomodasi kedua sistem ini. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ada juga berbagai peraturan yang secara spesifik mengakui hukum adat, seperti dalam kasus tanah adat atau dalam beberapa aspek perkawinan.

Kunci nyata adalah "subsidiaritas"—ide bahwa masalah lokal harus diselesaikan di level lokal dulu, sebelum naik ke level yang lebih tinggi. Ini berarti hukum adat bisa menjadi mekanisme penyelesaian konflik pertama, asalkan tidak melanggar hak-hak fundamental yang dilindungi hukum positif seperti hak asasi manusia.

Praktiknya, sering terjadi kolaborasi organik antara kedua sistem. Di banyak desa, kalau ada masalah perdata seperti perselisihan warisan atau hutang-piutang, masyarakat lebih suka menyelesaikannya melalui musyawarah adat dulu. Kalau tidak bisa diselesaikan, baru kemudian naik ke pengadilan formal. Ini adalah mekanisme yang cukup efektif karena menghargai kedua sistem sekaligus.

Tantangan di Lapangan

Dalam realitasnya, banyak sekali tantangan yang muncul. Pertama, tidak semua hukum adat memenuhi standar hak asasi manusia modern. Praktik-praktik yang dianggap "tradisional" kadang mengandung unsur diskriminasi gender, penyiksaan, atau pelanggaran hak asasi lainnya. Sebagai contoh, beberapa bentuk hukum adat mengizinkan praktek yang mungkin dianggap kejam menurut standar modern.

Kedua, ada masalah legitimasi dan transparansi. Siapa yang berwenang menentukan apa itu hukum adat? Dalam komunitas tradisional, biasanya ada tokoh masyarakat yang dianggap sebagai penjaga adat, tapi siapa memastikan mereka bertindak adil dan tidak menggunakan kekuasaan ini untuk kepentingan pribadi?

Ketiga, globalisasi dan mobilitas sosial telah mengubah cara orang melihat tradisi. Generasi muda sering kali tidak setuju dengan norma adat yang kaku, terutama yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai modern. Ini menciptakan generational conflict yang nyata di banyak komunitas.

Contoh Kasus Sensitif

Kasus paling sensitif adalah yang melibatkan perempuan. Bagaimana jika adat mengatakan bahwa perempuan tidak bisa mewarisi tanah, tapi hukum positif mengatakan sebaliknya? Atau kalau adat membolehkan poligami tanpa persetujuan istri, sementara hukum positif memerlukan izin? Di sini, nilai-nilai universal tentang keadilan gender bertabrakan dengan tradisi yang sudah berabad-abad.

Masa Depan: Integrasi atau Pemilihan?

Gue pikir jawabannya bukan "pilih satu, buang yang lain." Kedua sistem memiliki nilai penting. Hukum adat memberikan legitimasi lokal, kohesi sosial, dan kontekstualisasi yang penting. Hukum positif memberikan standardisasi, perlindungan hak asasi, dan akses ke mekanisme formal yang transparan.

Yang diperlukan adalah dialog yang jujur dan berkelanjutan antara kedua sistem. Pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat harus duduk bersama untuk menentukan di mana garis yang tidak boleh dilewati. Misalnya, hukum adat boleh mengatur berbagai aspek kehidupan komunitas, tapi tidak boleh melanggar hak-hak fundamental seperti hak hidup, hak kebebasan beragama, hak dari kekerasan, dan hak untuk tidak didiskriminasi.

Ada juga pentingnya modernisasi hukum adat itu sendiri. Tradisi tidak harus statis dan tertutup terhadap perubahan. Banyak komunitas yang berhasil mengadaptasi adat mereka untuk memenuhi kebutuhan modern sambil tetap mempertahankan esensinya. Ini adalah bentuk dari "hukum adat yang hidup," bukan hukum adat yang membatu di masa lalu.

Pada akhirnya, Indonesia yang pluralistik ini memerlukan pendekatan hukum yang juga plural dan fleksibel. Bukan satu sistem yang menghilangkan yang lain, tapi dua sistem yang saling mengisi kelemahan masing-masing, dengan batasan-batasan yang jelas dan nilai-nilai universal yang dihormati oleh keduanya. Itu yang akan membuat sistem hukum kita lebih kuat, lebih adil, dan lebih diterima oleh masyarakat luas.