Jangkauan Jakarta Utara — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa seluruh biaya perawatan medis bagi korban kebakaran di kawasan Terra Drone, Jakarta Selatan, akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Kepastian ini disampaikan usai meninjau langsung kondisi para korban yang saat ini menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan.
Gubernur Pramono menegaskan bahwa negara harus hadir dalam kondisi darurat. “Tidak ada satu pun korban yang kami biarkan menanggung biaya sendiri. Semua dibiayai Pemprov, dari biaya perawatan, tindakan medis, hingga kebutuhan lanjutan selama masa pemulihan,” ujarnya.
Korban Dirawat di Beberapa RS Rujukan
Para korban kebakaran telah dievakuasi dan dirawat di beberapa fasilitas kesehatan, termasuk RS Fatmawati, RSUD Pasar Minggu, serta beberapa puskesmas terdekat. Sebagian korban mengalami luka bakar tingkat sedang hingga berat dan membutuhkan penanganan intensif.
Tim medis Pemprov DKI telah diturunkan untuk memastikan seluruh korban terdata dengan baik dan mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi. “Instruksi saya jelas: tidak boleh ada proses yang memperlambat penanganan korban,” tegas Pramono.
Pemprov Juga Sediakan Pendampingan Psikologis
Selain penanganan medis, Pemprov DKI juga memberikan layanan dukungan psikososial bagi keluarga korban dan saksi yang mengalami trauma. Dinas Sosial DKI Jakarta telah menyiapkan tim konselor untuk memberikan pendampingan intensif, mengingat beberapa korban adalah pekerja yang tengah bertugas ketika insiden terjadi.
“Kami tidak hanya mengobati luka fisik, tetapi juga memastikan kondisi psikologis korban dan keluarga tetap stabil,” ujar Kepala Dinas Sosial DKI.
Baca juga: PLN Nusantara Power Salurkan 2.170 Paket Bantuan Banjir dan Tanah Longsor di Aceh
Investigasi Penyebab Kebakaran Masih Berjalan
Hingga saat ini, kepolisian dan tim pemadam kebakaran masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran yang terjadi di fasilitas perusahaan teknologi Terra Drone tersebut. Kebakaran yang melanda area penyimpanan perangkat dan baterai drone diduga disebabkan oleh korsleting atau reaksi panas berlebih dari salah satu unit yang sedang diisi daya.
Namun, Polda Metro Jaya menegaskan investigasi masih berlangsung dan meminta publik menunggu hasil resmi. “Kami bekerja bersama dengan ahli kebakaran dan tim laboratorium forensik untuk mendapatkan informasi yang akurat,” kata perwakilan penyidik.
Gubernur Minta Evaluasi Menyeluruh Keamanan Industri Teknologi
Menanggapi insiden tersebut, Gubernur Pramono meminta evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan di perusahaan-perusahaan berbasis teknologi tinggi yang beroperasi di Jakarta. Ia menilai bahwa fasilitas penyimpanan baterai litium, perangkat elektronik berdaya besar, dan laboratorium teknologi berisiko tinggi harus memiliki standar keamanan yang lebih ketat.
“Sektor teknologi berkembang cepat, tapi keselamatan harus menjadi prioritas. Pemprov akan mendorong adanya pemeriksaan rutin dan peningkatan standar keamanan,” ujarnya.
Pemprov Koordinasikan Bantuan bagi Keluarga Korban
Selain menanggung biaya medis, Pemprov DKI juga menyiapkan bantuan logistik dan dukungan finansial bagi keluarga korban, terutama bagi mereka yang kehilangan barang berharga atau terdampak langsung oleh insiden tersebut. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) telah mendata kebutuhan mendesak warga sekitar untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Di samping itu, Gubernur Pramono menegaskan bahwa pihak perusahaan juga berkewajiban menjalankan tanggung jawab sosial terhadap para pekerjanya. “Pemprov hadir, tetapi perusahaan juga wajib memberi dukungan penuh kepada karyawannya,” ujarnya.
Pemprov Pastikan Penanganan Tidak Berbelit
Menutup keterangannya, Gubernur Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI akan mengawasi penuh proses penanganan korban hingga dinyatakan pulih. Ia menegaskan tidak boleh ada masyarakat yang dibebani biaya tambahan, baik melalui rumah sakit maupun lembaga lainnya.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap korban ditangani secara manusiawi, cepat, dan tanpa biaya apa pun. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada warga Jakarta,” tutupnya.
