Jangkauan Jakarta Utara – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera memperkuat langkah mitigasi banjir. Pasalnya, banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah Ibu Kota dan kawasan penyangga dinilai telah mengganggu aktivitas ekonomi di wilayah Jabodetabek, mulai dari distribusi barang hingga mobilitas tenaga kerja.
Kadin menilai banjir bukan lagi persoalan musiman semata, melainkan tantangan struktural yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.
Dampak Banjir Terhadap Dunia Usaha
Banjir yang merendam kawasan permukiman, jalan utama, hingga area industri menyebabkan aktivitas usaha berjalan tidak optimal. Banyak pelaku usaha mengeluhkan keterlambatan distribusi barang, terganggunya rantai pasok, serta meningkatnya biaya operasional akibat akses transportasi yang terputus.
Sektor perdagangan, logistik, jasa, hingga industri manufaktur disebut sebagai yang paling terdampak. Kondisi ini dinilai berpotensi menekan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi regional.
Mobilitas Pekerja Ikut Terhambat
Selain distribusi barang, banjir juga berdampak pada mobilitas pekerja. Banyak karyawan terlambat atau bahkan tidak dapat masuk kerja karena akses jalan terendam atau transportasi umum terganggu.
Kadin menilai hambatan mobilitas tenaga kerja ini dapat menurunkan jam kerja efektif dan berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan, terutama di kawasan industri dan pusat bisnis.
Baca juga: 109 Tiang Monorel Dibongkar, DKI Siapkan Penataan Rp102 Miliar
Kadin Dorong Mitigasi Jangka Pendek dan Panjang
Kadin meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga menyiapkan mitigasi banjir jangka pendek dan jangka panjang. Upaya tersebut antara lain melalui normalisasi dan pemeliharaan drainase, pengendalian tata ruang, serta optimalisasi sistem pengendalian banjir terpadu.
Menurut Kadin, langkah mitigasi yang konsisten akan memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam menjalankan aktivitasnya, terutama di tengah upaya pemulihan ekonomi.
Perlunya Kolaborasi Lintas Wilayah Jabodetabek
Banjir di Jakarta dinilai tidak bisa dilepaskan dari kondisi wilayah penyangga di Jabodetabek. Oleh karena itu, Kadin mendorong adanya kolaborasi lintas pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengatasi persoalan banjir secara menyeluruh.
Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), ruang terbuka hijau, dan sistem resapan air di kawasan hulu menjadi faktor penting dalam menekan risiko banjir di wilayah hilir.
Dunia Usaha Butuh Kepastian Iklim Investasi
Kadin menegaskan bahwa kepastian infrastruktur dan lingkungan menjadi faktor penting bagi iklim investasi. Banjir yang berulang tanpa solusi konkret berpotensi menurunkan kepercayaan investor, khususnya bagi sektor-sektor yang membutuhkan kelancaran logistik dan aksesibilitas tinggi.
Dengan mitigasi banjir yang lebih optimal, Kadin berharap aktivitas ekonomi di Jabodetabek dapat berjalan lebih stabil dan berkelanjutan.
Harapan pada Komitmen Pemerintah Daerah
Kadin berharap Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah daerah di Jabodetabek menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan banjir. Upaya tersebut dinilai tidak hanya penting untuk keselamatan warga, tetapi juga krusial bagi keberlangsungan dan daya saing ekonomi nasional.
Bagi dunia usaha, mitigasi banjir yang efektif bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
