Jakarta Utara – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sepakat memperkuat kerja sama lintas sektor melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta, Kamis (12/9/2025). Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi bidang hukum dan ketenagakerjaan, khususnya dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks di era globalisasi.
Penguatan Regulasi dan Perlindungan Pekerja
Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kemenkumham akan menitikberatkan pada penyelarasan regulasi di bidang ketenagakerjaan. Hal ini mencakup perlindungan pekerja, penyelesaian sengketa hubungan industrial, hingga penegakan hukum terhadap praktik ketenagakerjaan yang melanggar aturan.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap regulasi ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan norma hukum lain, serta benar-benar melindungi pekerja sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha,” ujar Menaker.
Menurutnya, tantangan saat ini adalah munculnya berbagai bentuk pekerjaan baru akibat transformasi digital. Oleh karena itu, regulasi yang adaptif dan sesuai perkembangan zaman sangat diperlukan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Kemenkumham Fokus pada Harmonisasi Hukum
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung Kemnaker dalam aspek harmonisasi dan penyusunan regulasi.
“Kami ingin memastikan aturan yang dibuat bukan hanya sekadar dokumen, tetapi juga bisa dijalankan dan melindungi seluruh pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja. Sinergi ini akan memperkuat kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan,” katanya.
Baca juga: Pemuda 24 Tahun Ditemukan Tewas di Area Parkir Apartemen ITC Roxy Mas, Diduga Bunuh Diri
Dukungan bagi Pekerja Migran
Salah satu poin penting dalam kerja sama ini adalah peningkatan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Banyak kasus pekerja migran yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri, mulai dari persoalan dokumen hingga kriminalisasi.
Melalui kerja sama ini, Kemnaker dan Kemenkumham berkomitmen untuk memperkuat layanan bantuan hukum bagi pekerja migran, termasuk penyediaan pendampingan dan advokasi. “Pekerja migran adalah pahlawan devisa, mereka harus kita lindungi secara maksimal,” tegas Menaker.
Penyelesaian Sengketa Lebih Efisien
“Kita ingin menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, transparan, dan memberikan keadilan bagi semua pihak,” ujar perwakilan Kemnaker.
Harapan ke Depan
Langkah ini juga mendapat apresiasi dari kalangan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha yang menilai kolaborasi tersebut penting untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat dan berkeadilan.
“Jika pemerintah bisa menghadirkan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi pekerja, maka kepercayaan terhadap dunia kerja Indonesia akan semakin meningkat,” kata salah satu perwakilan serikat pekerja.
Perlindungan pekerja, kepastian hukum, dan keberlanjutan dunia usaha menjadi prioritas utama untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
