Jangkauan Jakarta Utara – Ketua DPRD DKI Jakarta meminta seluruh pihak terkait untuk mencari solusi bersama menyusul polemik pengoperasian Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta Utara, yang belakangan menuai keluhan dari masyarakat sekitar. Ia menegaskan, persoalan pengelolaan sampah tidak bisa diselesaikan secara sepihak dan harus mengedepankan kepentingan warga serta aspek lingkungan.
Ketua DPRD DKI menyampaikan bahwa RDF Plant Rorotan sejatinya merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemprov DKI dalam mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Namun dalam implementasinya, muncul sejumlah persoalan yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh.
Keluhan Warga Jadi Perhatian Serius
Menurut Ketua DPRD, keluhan warga sekitar RDF Plant Rorotan, terutama terkait bau tidak sedap dan potensi gangguan kesehatan, harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ia meminta Pemprov DKI tidak menutup mata dan segera melakukan langkah-langkah perbaikan yang konkret.
“Teknologi boleh modern, tapi kalau masyarakat merasa dirugikan, berarti ada yang harus dibenahi. Jangan sampai solusi sampah justru menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah, pengelola RDF Plant, dan warga agar informasi yang beredar tidak simpang siur.
baca juga: Banjir Rendam 9 RT dan Satu Ruas Jalan di Jakarta Barat dan Utara
Dorong Evaluasi Teknis dan Lingkungan
Ketua DPRD DKI mendorong agar dilakukan evaluasi teknis dan lingkungan secara menyeluruh terhadap operasional RDF Plant Rorotan. Evaluasi tersebut mencakup sistem pengolahan, standar pengendalian bau, pengelolaan residu, hingga dampak jangka panjang terhadap lingkungan sekitar.
DPRD, kata dia, siap memfasilitasi rapat bersama antara Pemprov DKI, dinas terkait, pengelola RDF, serta perwakilan warga untuk mencari titik temu terbaik.
“Kalau ada kekurangan secara teknis, harus diperbaiki. Kalau perlu penyesuaian operasional, lakukan. Intinya, semua duduk bersama,” tegasnya.
Pengelolaan Sampah Butuh Dukungan Publik
Ia menambahkan, pengelolaan sampah berbasis teknologi seperti RDF Plant membutuhkan dukungan publik agar dapat berjalan optimal. Tanpa penerimaan masyarakat, proyek sebesar apa pun berpotensi menimbulkan penolakan.
Karena itu, DPRD DKI meminta Pemprov Jakarta lebih masif dalam melakukan sosialisasi, termasuk menjelaskan manfaat RDF Plant dalam mengurangi volume sampah, menekan emisi, dan mendukung energi alternatif.
Komitmen Cari Jalan Tengah
Menutup pernyataannya, Ketua DPRD DKI menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal penyelesaian polemik RDF Plant Rorotan secara adil dan berimbang. Ia berharap solusi yang diambil tidak hanya berorientasi pada target pengelolaan sampah, tetapi juga menjamin kenyamanan dan keselamatan warga.
“Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Kita cari jalan tengah yang terbaik, bukan saling menyalahkan,” pungkasnya.
