Jangkauan Jakarta Utara – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya memastikan pemerintah akan mengevaluasi serius serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika hingga akhir Oktober 2025 realisasi belanja masih rendah, Purbaya menegaskan siap memangkas anggaran dan mengalihkannya untuk kebutuhan prioritas lain.
Serapan Anggaran Dinilai Lambat
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya mengungkapkan bahwa hingga September 2025, serapan anggaran MBG masih jauh dari target. Padahal, program ini telah mengalokasikan triliunan rupiah untuk mendukung gizi pelajar di seluruh Indonesia.
“Kalau sampai akhir Oktober penyerapan tidak signifikan, anggaran akan kami pangkas. Negara tidak boleh membiarkan dana mengendap tanpa manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Program Prioritas Presiden
MBG sejatinya merupakan salah satu program unggulan pemerintahan saat ini untuk mengatasi stunting, meningkatkan kualitas gizi anak, dan memastikan pemerataan akses pangan sehat. Namun, pelaksanaannya di lapangan sering terkendala, mulai dari distribusi logistik, sertifikasi dapur, hingga kasus dugaan penyalahgunaan anggaran.
“Secara prinsip, pemerintah mendukung penuh program MBG. Namun, kalau pelaksanaannya lambat dan tidak efisien, harus ada koreksi,” tambah Purbaya.
Baca juga: DLH Tegaskan Denda Rp500 Ribu Bagi Warga Nekat Bakar Sampah
DPR Desak Percepatan Realisasi
Sejumlah anggota DPR mendesak pemerintah agar tidak hanya mengancam pemangkasan, tetapi juga mempercepat perbaikan teknis di lapangan. Menurut mereka, lambannya serapan justru karena persoalan administrasi dan koordinasi antarinstansi.
“Kalau masalahnya ada di teknis, sebaiknya pemerintah pusat memberikan pendampingan, bukan langsung memotong anggaran,” ujar salah satu anggota Komisi XI.
Risiko bagi Target Stunting
Pengamat kebijakan publik menilai, pemangkasan anggaran MBG bisa berdampak pada pencapaian target penurunan stunting nasional. Pasalnya, program ini menjadi instrumen penting untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari.
“Kalau dipangkas, kita khawatir dampaknya justru memperlambat target perbaikan kualitas SDM Indonesia. Pemerintah perlu mencari solusi agar anggaran tetap terserap optimal,” kata pengamat.
Langkah Evaluasi Menkeu
Meski menegaskan opsi pemangkasan, Menkeu Purbaya memastikan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengambil keputusan final. Ia meminta laporan rinci dari kementerian dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi hambatan program.
“Intinya, anggaran harus bermanfaat nyata. Kalau ada masalah distribusi atau tata kelola, itu yang akan kita perbaiki dulu. Tapi kalau ternyata memang tidak sanggup dijalankan, pemangkasan anggaran adalah opsi realistis,” pungkasnya.
