Jakarta Utara – Ombudsman Republik Indonesia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera melakukan perbaikan serius terkait etika publik dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dorongan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan masyarakat terhadap gaya hidup dan kinerja wakil rakyat yang dinilai kian jauh dari kepentingan rakyat.
Sorotan Publik terhadap DPR
Dalam beberapa bulan terakhir, citra DPR kembali menjadi perhatian setelah berbagai isu mengenai tunjangan, fasilitas mewah, hingga kunjungan kerja yang dianggap tidak produktif. Ombudsman menilai hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Masyarakat menuntut wakil rakyat untuk memberi teladan, bukan malah menunjukkan gaya hidup yang kontras dengan kondisi rakyat,” tegas anggota Ombudsman, Senin (1/9/2025).
Etika Publik Harus Jadi Prioritas
Ombudsman menekankan bahwa etika publik seharusnya menjadi pondasi bagi setiap anggota dewan. Tidak hanya soal perilaku pribadi, tetapi juga menyangkut sikap, keputusan, dan komunikasi politik yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Etika publik bukan sekadar aturan tertulis, melainkan kesadaran bahwa setiap tindakan anggota DPR akan memengaruhi legitimasi lembaga ini,” jelasnya.
Baca juga: TNI-Polri Gelar Patroli Skala Besar Cegah Penjarahan Pascakerusuhan
Transparansi Keuangan Jadi Tuntutan Utama
Selain etika, isu transparansi keuangan menjadi sorotan besar. Ombudsman meminta DPR membuka secara detail laporan penggunaan anggaran, termasuk belanja perjalanan dinas, tunjangan, dan fasilitas lain.
“Semua pengeluaran negara harus bisa diakses publik. Keterbukaan adalah cara terbaik untuk mencegah penyalahgunaan anggaran,” kata Ombudsman.
Menurutnya, DPR harus mencontoh praktik parlemen di negara lain yang menerapkan standar transparansi tinggi, di mana setiap rupiah anggaran tercatat jelas dan dapat dipantau publik.
Respons DPR Ditunggu
Sejauh ini, DPR belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait desakan Ombudsman. Namun, beberapa anggota dewan menyebut bahwa evaluasi internal sedang dilakukan, terutama menyangkut tata kelola keuangan. Meski demikian, publik menunggu langkah nyata, bukan sekadar wacana.
“Janji perbaikan harus dibuktikan dengan tindakan. Kalau tidak, maka ketidakpercayaan publik akan semakin dalam,” ujar seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia.
Masyarakat Harap Ada Reformasi Serius
Desakan Ombudsman sejalan dengan harapan masyarakat luas agar DPR segera melakukan reformasi serius. Warga menginginkan lembaga legislatif kembali pada fungsi utamanya: mewakili rakyat, mengawasi pemerintah, dan menyusun regulasi demi kesejahteraan bersama.
“Jangan sampai DPR hanya sibuk dengan urusan fasilitas pribadi. Kami butuh mereka hadir untuk rakyat,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat di Jakarta.
Menjaga Marwah Lembaga Legislatif
Dengan tekanan dari Ombudsman dan sorotan publik yang semakin kuat, DPR dituntut membuktikan komitmen menjaga marwah lembaga legislatif. Perbaikan etika publik dan transparansi keuangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan jika DPR ingin mengembalikan kepercayaan rakyat.
